GROBOGANPOS.com - DPRD Grobogan, Jumat pekan lalu, menggelar rapat paripurna jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi atas Raperda Penyertaan Modal kepada BUMD. Rapat dipimpin Ketua DPRD Agus Siswanto, dihadiri Bupati Sri Sumarni, Wabup Bambang Pujiyanto, Forkopimda, Ketua PN, Ketua PA, Plt Sekda beserta jajaran eksekutif, dan para Direktur BUMD.
Dalam penjelasannya, bupati menerangkan, penyertaan modal kepada PT Bank Jateng Cabang Purwodadi sebesar Rp 10 miliar dilakukan sesuai dengan peta jalan (roadmap) yang telah disusun. Penyertaan modal tersebut juga untuk menjaga besaran saham yang dimiliki Pemkab tetap sebesar 1,97 %.
Penyertaan modal kepada PT Jamkrida sebesar Rp 1 miliar, kata bupati, tidak bisa dihitung didasarkan pada jumlah deviden yang akan diberikan kepada Pemkab semata. Melainkan harus dipertimbangkan pula dampak bagi perkembangan UMKM di Kabupaten Grobogan.
Tentang penyertaan modal kepada PDAM Rp 3,9 miliar, bupati menjelaskan, meskipun hingga saat ini belum dapat memberikan deviden, namun telah menunjukkan kinerja yang baik, dimana laba tahun 2022 sebesar Rp 477.467.890.
”Namun laba tersebut belum dapat dibagikan. Mengacu pada PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terangnya.
Penyertaan modal kepada PT BPR Bank Purwa Artha Rp 1,5 miliar, bupati mengakui bahwa tahun 2024 Perseroda tersebut tidak merencanakan adanya penambahan modal. Namun, penyertaan modal tersebut perlu dilakukan guna mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 khususnya di sektor UMKM.
Sedangkan penyertaan modal kepada Perusda Purwa Aksara Rp 1 miliar, akan digunakan untuk peningkatan kapasitas produksi pada unit perdagangan dan percetakan, serta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku percetakan, penyediaan bahan pemilu dan pilkada 2024. (GP-1)
