GROBOGANPOS.com - DPRD Grobogan menggelar rapat paripurna tentang penjelasan bupati atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Senin (3/6/2024). Rapat dipimpin Ketua DPRD Agus Siswanto SSos MAP, dihadiri Bupati Hj Sri Sumarni SH MM, Wabup dr H Bambang Pujiyanto MKes, anggota Forkopimda, Sekda beserta jajarannya, dan para Direktur BUMD.
Dalam penjelasannya, Bupati menerangkan, BPK RI telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 mulai tanggal 5 Februari - 4 Maret 2024. Laporan Keuangan Pemkab Grobogan tersebut telah disampaikan kepada BPK-RI Perwakilan Jateng.
Atas Laporan Keuangan tersebut, BPK RI memberikan pendapat atau opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ (WTP). Perolehan opini WTP ini merupakan yang ke-9 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2015. “Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK, pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan, dalam hal laporan keuangan dengan opini WTP, terang bupati, DPRD tidak melakukan pembahasan dalam rapat panitia kerja atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK,” ujar bupati.
Selanjutnya, bupati menjelaskan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp Rp 2.669.565.629.446 atau mencapai 99,88 % dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 2.672.717.507.285, atau naik 3,13%, jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2022.
Kemudian realisasi belanja tahun sama sebesar Rp 2.664.044.576.310 atau mencapai 94,50 % dari anggaran sebesar Rp 2.818.998.277.220, turun sebesar 0,86% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022. Selisih antara pendapatan dengan belanja daerah menunjukkan angka surplus sebesar Rp 5.521.053.136.
Pembiayaan netto tahun anggaran 2023 sebesar Rp 145.968.775.885 atau 99,79 % dari anggarannya yaitu sebesar Rp 146.280.769.935. SiLPA sebesar Rp 151.489.829.021. (GP-1)
